Monang S Purba

aku adalah Pria yang sederhana yang tak pernah luput dari Dosa dan kesalahan

CARUT MARUT HUKUM

DI INDONESIA

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Hukum adalah Seni yang berisi nilai-nilai baik atau buruk, benar atau salah, boleh atau tidak, yang ditentukan oleh Pembuat Hukum, Penjalan atau Pelaksana Hukum,dan Pengamat atau Pemantau Hukum serta Penerima Hukum.

Pengertian Hukum dalam konsep 4 P tersebut sangat ideal dan realitis serta elastis dapat diterapkan terhadap siapa saja dan di mana saja. Penegakkan hukum di Indonesia sudah lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat di Indonesia.

Bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah lama di abaikan bahkan di fakultas-fakultas hukum hanya diajarkan bagaimana memandang dan menafsirkan peraturan perundang-undangan. Persoalan keadilan atau yang menyentuh rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam sistem pendidikan hukum diIndonesia.

Persoalannya adalah bagaimana mengatasi ini semua,tentunya harus dimulai dari pembenahan sistem pendidikan hukum di Indonesia yang harus juga diikuti dengan penguatan kode etik profesi dan organisasi profesi bagi kelompok advokat, pengaturan dan penguatan kode perilaku bagi hakim, jaksa, dan polisi serta adanya sanksi yang tegas terhadap setiap terjadinya tindakan tercela, adanya transparansi informasi hukum melalui putusan-putusan pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat, dan adanya kesejahteraan dan kondisi kerja yang baik bagi aparat penegak hukum.

Jika saja kita tidak lupa rumus aksioma bahwa Input akan menentukan output atau niat akan menentukan perbuatan, atau sama dengan ilmu yang telah menjadi pola pikir akan menentukan pandangan dan sikap hidup seseorang, atau didalam Al Kitab disebut al- ilmu imaamul amal yang artinya ilmu/isi hati dan isi hati kepala seseorang akan menentukan tingkahlaku seseorang, maka kita tidak akan pernah kesulitan untuk menentukan apa penyebab dari perilaku baik maupun buruk seseorang.

Suatu ilmu tanpa teori yang kuat, bagaikan bangunan tanpa pondasi yang kukuh. Demikian juga ilmu hukum sebagai suatu sistem keilmuan sangat membutuhkan penguasaan wawasan berbagai teori hukum (Legal Theory, ThePhilosophy of Law, Jurisprudence),  Maupun konsep hukum (The Legal Precepts), terutama dalam rangka mengisi pembangunan di bidang hukum dalam era reformasi.

Bukan hanya tuntutan lahirnya suatu atau berbagai peraturan perundang-undangan yang baru, tetapi juga termasuk paradigma baru hukum, yang cocok bagi iklim perubahan Indonesia di abad kedua puluh satu ini.

Salah satu contoh yang menarik, suatu peristiwa yang memerlukan sebuah teori, untuk memecahkan kebuntuan atas munculnya beberapa opini dan pendapat, ketika Jaksa Agung RI, Hendarman Supanji, dinilai oleh berbagai pihak illegal (tidak sah). Kenapa tidak sah?, karena pada saat pelantikan Kabinet Pemerintahan Jilid II oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono,Hendarman Supanji tidak ikut dilantik sebagai Jaksa Agung RI, padahal Jaksa Agung, adalah salah satu jabatan, pejabat negara yang ada dalam Kabinet Pemerintahan Jilid II.

Berdasarkan hal tersebut terjadilah kekosongan hukum dan oleh Mahkamah Konstitusi telah tampil mengisi kekosongan tersebut. Oleh karena itu terhadap kasus ini secara formal,Jaksa Agung RI memang dapat dinilai sudah tidak ada, sejak diberhentikannya para Menteri Kabinet Pemerintahan Jilid I, tetapi tidak dapat dinilai illegal atas semua kebijakan yang telah diambil selama ini oleh Hendarman Supanji selaku Jaksa Agung.

 

Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: